Tabloidberlian.blogspot.com, jakarta - Dalam acara bagi-bagi sertifikat tanah di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11/2018), Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan masyarakat untuk menjaga perasatuan dan kesatuan dan tidak mudah terpengaruh politikus yang suka menakut-nakuti atau yang dia sebut sebagai politikus genderuwo.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai ucapan capres nomor urut 1 hanya simbolis dan ditunjukan untuk semua orang.
"Jadi pernyataan Presiden Jokowi soal politik genderuwo adalah suatu pernyataan simbolik yang ditujukan kepada semua orang, pemimpin, politisi yang di dalam pernyataan-pernyataan kampanyenya selalu membangun narasi-narasi propaganda tentang ketakutan, tentang kegalauan di tengah-tengah masyarakat dan juga menciptakan apa yang disebut politik yang dinamis," kata Karding kepada awak media.
Menurutnya Jokowi hanya sedang menyindir bahwa politik harus dijalani dengan tenang dan gembira. Bukannya politik yang menakut-nakuti dan berbentuk propaganda.
"Jadi rakyat sedmikian rupa dihantui isu-isu palsu, isu-isu hoaks, fitnah, nyinyir yang tujuannya menakut-nakuti rakyat. Ini menjadikan rakyat pada titik stres, galau, dan menurunkan optimisme hingga membuat rakyat makin pesimis," sambungnya.
Politikus PKB ini tidak menampik bahwa yang dimaksud oleh Jokowi dengan 'politikus 'genderuwo salah satu di antaranya adalah rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Namun, dia yakin pernyataan itu sebenarnya ditujukan untuk semua politisi.
"Mungkin salah satu yang dimaksud adalah Pak Prabowo. Tapi menurut saya pernyataan tersebut ditujukan untuk seluruh politisi bahkan seluruh orang," ungkapnya.
Karding menjelaskan, rakyat harus diberi pendidikan politik yang baik. Sebab, kata dia, rakyat adalah bagian dari demokrasi Indonesia.
"Pak Jokowi ingin menyatakan kepada kita bahwa politik ini adalah proses demokrasi yang membutuhkan keterlibatan rakyat dalam prosesnya, karena keterlibatan rakyat ini penting karena kita berangkat dari prinsip rakyat berdaulat," ucapnya.
